Home Portal | Webmail | Sitemap


>>   Daftar Perijinan

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)


Lama Pemrosesan
8 Hari







Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dasar Hukum

  1. Undang-undang nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833)
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 )
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Tingkat I Jateng ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 )
  6. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955 )
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956 )
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957 )
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 )
  10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
  11. Keputusan Walikota Semarang Nomor 875. 1/57 tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  ( BPPT ) Kota Semarang

Syarat - Syarat

Persyaratan

  1. Mengisi formulir permihinan IUJKN yang ditujukan kepada Walikota Semarang ( bermaterai Rp 6000 )
  2. Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri dari Kepala Kelurahan dan Kecamatan ( Asli / legalisir)
  3. Surat pernyataan Domisili Perusahaan dari Kepala Kelurahan dan Kecamatan setempat (asli / legalisir )
  4. Surat pernyataan Kebenaran Dokumen (bermaterai Rp 6000)
  5. KTP Direktur yang masih berlaku (Wilayah kota Semarang)
  6. Foto copy ijasah Direktur

Prosedur

Prosedur

  1. Pemohon datang mengambil, mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas di Pusat Pelayanan Terpadu
  2. Berkas permohonan diteliti dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor agenda dan kepada pemohon diberikan bukti pendaftaran
  3. Berkas Permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Apabila berkas permohonan telah selesai diproses pemohon akan diberitahu dan selanjutnya ijin dapat diambil diloket pengambilan

Formulir


Formulir Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

(Telah di Download sebanyak 0 kali)

Back